Peraturan

Peraturan Pemerintah Mengenai Yayasan Di Indonesia

Undang- Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang- Undang (UU) No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dibentuk berdasarkan tiga hal, yaitu:

  1. Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam  masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.
  2. Yayasan di  Indonesia  telah  berkembang  pesat  dengan  berbagai  kegiatan, maksud, dan tujuan.
  3. Undang- Undang mengenai Yayasan dibentuk untuk menjamin kepastian  dan  ketertiban  hukum  agar  Yayasan  berfungsi sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  berdasarkan  prinsip  keterbukaan  dan akuntabilitas  kepada

Pada UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan membahas mengenai definisi Yayasan, syarat pendirian Yayasan oleh orang Indonesia maupun orang asing, kekayaan Yayasan, laporan tahunan Yayasan, penggabungan Yayasan, pembubaran Yayasan, peralihan Yayasan, tindak pidana, dan sebagainya yang berkaitan dengan Yayasan. Hal tersebut diatur dalam Bab I hingga Bab XIV.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Kemudian, pada pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan diwajibkan membayar segala biaya yang dikeluarkan organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 6 (UU No.16 Tahun 2001, 2001).

Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha(UU No.16 Tahun 2001, 2001). Berdasarkan hal tersebut, Yayasan dapat mendirikan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV), dan lain sebagainya. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yaitu Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (UU No.16 Tahun 2001, 2001). Batasan tersebut bertujuan agar kekayaan Yayasan tidak terpusat pada kepentingan modal usaha sehingga mengabaikan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut. Kemudian, anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha menurut pasal 7 ayat (3) (UU No.16 Tahun 2001, 2001). Hal ini bertujuan agar terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada pasal 3 ayat (2) menyatakan Yayasan dilarang membagikan hasil usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sehingga dapat diartikan Pembina, Pengurus, dan Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Hal tersebut didukung pada pasal 26 ayat (4) yang menyatakan kekayaan Yayasan yang diperoleh dari kekayaan yang dipisahkan baik dalam bentuk uang dan barang, sumbangan yang tidak terikat (seperti bantuan dari Negara, masyarakat, dan sebagainya), wakaf, hibah dan hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Selain itu, dipertegas pada pasal 5 bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU No.16 Tahun 2001, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan (UU No.16 Tahun 2001, 2001). Berdasarkan hal ini, kekayaan Yayasan hanya digunakan untuk memenuhi maksud dan tujuan Yayasan itu didirikan.

Undang- Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang- Undang No.28 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan bahwa Undang- Undang N.16 Tahun 2001 masih belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat serta terdapat beberapa kata atau kalimat yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran (UU No.28 Tahun 2004, 2004). Berdasarkan hal tersebut, UU No.28 Tahun 2004 dibentuk untuk memperjelas isi dari UU No. 16 Tahun 2001.

Beberapa perubahan yang dilakukan yaitu terdapat pada pasal 5. Sebelumnya, pada UU No.16 Tahun 2001 hanya menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas (UU No.16 Tahun 2001, 2001). Kemudian setelah direvisi pada UU No.28 Tahun 2004 diperjelas bahwa terdapat pengecualian yaitu bahwa Pengurus yang bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh berhak menerima gaji, upah, atau honorarium yang ditetapkan Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan (UU No.28 Tahun 2004, 2004). Selain pada UU No. 16 Tahun 2001 pasal 5 yang mengalami perubahan terdapat beberapa pasal lain yang diubah dan diperjelas isinya, seperti pada UU No.28 Tahun 2004 pasal 32 yang isinya memperjelas masa jabatan serta struktur organisasi pengurus. Kemudian, pasal 25 UU No.16 Tahun 2001 yang berisi bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan pada UU No.28 Tahun 2004 dihapus (UU No.16 Tahun 2001, 2001; UU No.28 Tahun 2004, 2004). Selanjutnya, selain pasal 5 UU No.16 Tahun 2001 yang dihapus terdapat pasal lain yang turut dihapus yaitu pasal 41 UU No. 16 Tahun 2001 yang berisi mengenai pemberhentian, pengangkatan, dan penggantian Pengawas Yayasan. Hal tersebut pada UU No28 Tahun 2004 diatur dalam pasal 46 (UU No.28 Tahun 2004, 2004).

Kesimpulannya, isi dari Undang- Undang No.28 Tahun 2004 lebih bersifat memperjelas dan mempermudah dalam memahami isi Undang- Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Hingga saat ini Undang- Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan masih berlaku dan perubahan atas Undang- Undang tersebut diatur dalam Undang- Undang No.28 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan

Tujuan dari dibentuknya (dibuatnya) Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan adalah untuk menginformasikan tata cara pendirian Yayasan serta yang berkaitan dengan pelaksanaan tentang Yayasan yang telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2001 dan UU No.28 Tahun 2004. Selain itu, Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan agar masyarakat khususnya pengguna yang ingin mendirikan Yayasan atau berkaitan dengan Yayasan dapat lebih mudah memahami pelaksanaan Undang- Undang mengenai Yayasan.

Pada PP No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan mengatur mengenai:

  1. Biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan.
  2. Tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama orang asing.
  3. Pemakaian nama Yayasan.
  4. Syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada Yayasan.
  5. Tata cara penggabungan Yayasan.
  6. Syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia.

(PP No.63 Tahun 2008, 2008).

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No.63 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap Yayasan yang didirikan harus mempunyai nama diri serta didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Kemudian pada pasal 2 ayat (2) diinformasikan bahwa nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai Yayasan lain. Kata “Yayasan” dicantumkan di depan nama Yayasan yang bersangkutan yang telah diakui sebagai badan hukum. Nama Yayasan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh nama Yayasan yang tidak diperbolehkan, seperti Yayasan Togel dan Yayasan Pekerja Seks Komersial(PP No.63 Tahun 2008, 2008).

Kemudian, pada Bab III pasal 6 ayat (1) dan (2) telah ditentukan jumlah kekayaan awal[1] Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia dan orang asing. Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia harus memiliki kekayaan awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan jumlah kekayaan Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)(PP No.63 Tahun 2008, 2008).

Kemudian, untuk tata cara penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan yang telah diatur dalam PP No.63 Tahun 2008 pada Bab X pasal 27 ayat (2) sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 Bab IX pasal 57 hingga pasal 61. Terakhir, berdasarkan PP No.63 tahun 2008 Bab IX pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan bahwa Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan cara harus bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan asing tersebut. Kemitraan yang terjalin harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada Bab IX pasal 69 di mana Yayasan asing yang ingin melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia (PP No.63 Tahun 2008, 2008; UU No.16 Tahun 2001, 2001).

Referensi

PP No.63 Tahun 2008. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah RI, (2), 1–11.

UU No.16 Tahun 2001. (2001). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang RI, 1–23.

UU No.28 Tahun 2004. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang RI.

[1] Kekayaan awal merupakan kekayaan pribadi pendiri Yayasan yang telah dipisahkan untuk pendirian Yayasan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pasal 9 ayat (1).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s